TANJUNG SELOR – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2026, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Komisi II, M. Nasir, mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah diraih daerah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan masuknya investasi harus diikuti pemerataan pembangunan, penguatan industri pengolahan, serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Nasir, Kalimantan Utara yang masih relatif muda sebagai provinsi telah menunjukkan perkembangan di berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, hingga industri pengolahan.
“Empat belas tahun adalah usia yang masih muda bagi sebuah provinsi. Tetapi kita patut bersyukur karena perkembangan Kaltara cukup pesat. Banyak kemajuan yang sudah kita rasakan dan banyak prestasi yang telah dicapai. Tentu semua ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan seluruh masyarakat Kaltara,” kata M. Nasir.
Ia menilai berbagai capaian tersebut harus menjadi modal untuk mempercepat pembangunan berikutnya, terutama agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga dirasakan masyarakat desa, pedalaman, wilayah terpencil, dan kawasan perbatasan.
Ekonomi Tumbuh, Hilirisasi Perlu Diperkuat
Kinerja ekonomi Kalimantan Utara menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Kaltara pada triwulan II 2026 tumbuh 4,96 persen secara tahunan. Secara kumulatif, ekonomi Kaltara pada semester I 2026 tumbuh 5,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2026 mencapai Rp42,47 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang antara lain oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. <Cite refs={[“turn982071search1″,”turn982071search6”]}/>
Nasir menilai perkembangan industri pengolahan menjadi sinyal positif bagi transformasi ekonomi daerah. Munculnya komoditas baru seperti aluminium serta meningkatnya produksi industri kayu dan kertas menunjukkan peluang bagi Kaltara untuk memperkuat kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.
“Kita tentu mengapresiasi tumbuhnya industri pengolahan dan masuknya investasi besar ke Kaltara. Ini membuka babak baru bagi perekonomian daerah. Harapan kita, proses ini terus diperkuat sehingga sumber daya yang kita miliki semakin banyak diolah di Kaltara, menciptakan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Nasir, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi upaya membangun keterkaitan antara investasi berskala besar dengan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, keberadaan industri tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan kerja, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ekspor Meningkat, Nilai Tambah Diharapkan Tinggal di Daerah
Kinerja perdagangan luar negeri Kaltara juga menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat nilai ekspor melalui Kalimantan Utara selama Januari–Juni 2026 mencapai US$831,34 juta, meningkat 22,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Neraca perdagangan pada periode tersebut mencatat surplus US$637,22 juta, melampaui surplus sepanjang 2025 yang sebesar US$490,85 juta. <Cite refs={[“turn982071search0″,”turn982071search5”]}/>
Bagi Nasir, capaian tersebut perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas komoditas yang dihasilkan daerah, terutama melalui pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah.
“Ini perkembangan yang positif. Berikutnya kita ingin komoditas yang keluar dari Kaltara semakin banyak dalam bentuk produk yang sudah diolah. Semakin besar nilai tambah yang kita pertahankan di daerah, semakin besar pula manfaat yang dapat dinikmati tenaga kerja, UMKM dan dunia usaha lokal,” katanya.
Ia berharap pengembangan industri pengolahan berjalan seiring dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, dan keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai pasok industri.
Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekspor diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas perdagangan, tetapi juga memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat Kalimantan Utara.
Kemiskinan Menurun, Kualitas Pekerjaan Harus Ditingkatkan
Pada sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,18 persen atau sekitar 40,54 ribu jiwa. Angka tersebut menurun 0,29 poin persentase dibandingkan September 2025, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1.910 orang. <Cite refs={[“turn982071search2”]}/>
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,90 persen. Data yang disampaikan dalam bahan berita juga mencatat sebanyak 375,49 ribu penduduk bekerja, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut menerima penghargaan kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Regional Kalimantan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Nasir mengapresiasi capaian tersebut dan berharap upaya menekan pengangguran dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pekerjaan serta pendapatan masyarakat.
“Penghargaan tentu patut kita syukuri. Yang paling penting adalah bagaimana keberhasilan menekan pengangguran terus dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Masuknya industri baru harus kita sambut dengan menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
Ia menilai pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi penting agar masyarakat lokal dapat mengambil bagian dalam peluang kerja yang tercipta seiring masuknya investasi baru.
WTP ke-12 Jadi Modal Memperkuat Tata Kelola
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut.
Nasir menilai prestasi tersebut patut diapresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“WTP ke-12 kali berturut-turut tentu merupakan capaian yang membanggakan. DPRD juga memiliki peran untuk terus mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola keuangan semakin transparan, akuntabel dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, capaian administratif harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Anggaran pemerintah perlu diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal.
Pemerataan Infrastruktur Desa dan Perbatasan Jadi Tantangan
Di tengah berbagai capaian pembangunan, Nasir mengingatkan bahwa pemerataan infrastruktur masih menjadi pekerjaan penting bagi Kalimantan Utara.
Data Potensi Desa (Podes) 2025 yang disampaikan dalam bahan berita menunjukkan 344 desa/kelurahan di Kaltara telah terjangkau jaringan 4G/5G/LTE. Namun, masih terdapat 37 desa/kelurahan yang belum memperoleh layanan tersebut, dengan 24 di antaranya berada di Kabupaten Nunukan. Kondisi jalan di sejumlah wilayah juga masih menjadi tantangan, termasuk desa-desa di Nunukan yang masih didominasi permukaan jalan tanah.
Pada sektor kelistrikan, bahan berita mencatat masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga dan 60 desa yang belum memperoleh layanan listrik secara memadai. Di sisi lain, pemerintah provinsi memperoleh dukungan pemerintah pusat sekitar Rp471 miliar untuk perluasan jaringan listrik di 62 titik, pembangunan PLTS terpadu di 16 lokasi, serta Bantuan Pasang Baru Listrik bagi sekitar 3.600 rumah tangga.
Nasir mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan tersebut. Ia berharap program perluasan jaringan listrik dan pembangunan infrastruktur dasar dapat dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Ini langkah konkret pemerintah daerah yang perlu kita dukung dan kawal bersama. Dengan karakter Kaltara yang luas, banyak wilayah terpencil dan berada di perbatasan negara, pembangunan memang membutuhkan biaya yang besar dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan perlu terus dipercepat agar masyarakat di pedalaman dan kawasan perbatasan memiliki akses pelayanan yang semakin baik.
“Kaltara adalah provinsi perbatasan. Karena itu, membangun Krayan, wilayah pedalaman Malinau, Sebuku, Sembakung dan daerah terpencil lainnya tidak bisa semata-mata dilihat dari jumlah penduduk atau perhitungan ekonomi. Di sana ada aspek pemerataan, kedaulatan dan kehadiran negara,” ujarnya.
Menurut Nasir, pembangunan wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga bagian dari upaya memastikan kehadiran negara dan kesempatan pembangunan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Rumput Laut Nunukan dan Tarakan Perlu Naik Kelas
Salah satu potensi ekonomi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar adalah rumput laut. Kalimantan Utara memiliki basis produksi rumput laut yang kuat, terutama di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.
Nasir menilai potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar rumput laut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti karaginan, agar, dan berbagai produk turunannya.
“Kita harus melihat ini sebagai peluang. Kita sudah memiliki kekuatan di hulunya karena Kaltara merupakan produsen terbesar ketiga nasional. Berikutnya yang harus kita perjuangkan adalah hilirisasinya,” kata Nasir.
Menurutnya, industri pengolahan rumput laut di dalam daerah dapat memperpendek rantai pemasaran, memperluas akses pasar bagi pembudidaya, membuka lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya UMKM pendukung.
“Kalau industri pengolahan hadir di Kaltara, petani memperoleh pasar yang lebih dekat, harga diharapkan lebih stabil, lapangan kerja baru tercipta, UMKM turunannya berkembang dan nilai tambah ekonominya tinggal di daerah,” ujarnya.
Nasir berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat semakin aktif mempromosikan potensi rumput laut Kaltara kepada investor. Menurutnya, ketersediaan bahan baku dan pengalaman masyarakat dalam usaha budidaya merupakan modal penting untuk membangun ekosistem industri pengolahan.
“Kita sudah memiliki bahan bakunya, produksinya besar dan masyarakat kita sudah lama menggeluti usaha ini. Tinggal bagaimana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan menghadirkan ekosistem industri pengolahannya. Ini peluang besar bagi Kaltara,” katanya.
Ia menilai hilirisasi rumput laut dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi pesisir sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor industri besar.
PLBN Sebatik Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Perbatasan
Selain hilirisasi, Nasir menyoroti pentingnya optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia.
Ia mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam mendorong penyelesaian konsep operasional PLBN Sebatik, termasuk pembahasan integrasi layanan kepabeanan, imigrasi, karantina, keamanan, dan kepelabuhanan atau CIQSP.
Menurut bahan yang disampaikan, pengembangan konsep layanan port-to-port telah dibahas pada September 2026 dan simulasi layanan dilakukan pada Oktober. Namun, sejumlah aspek operasional dan pelayanan lintas batas masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
Nasir berharap proses tersebut segera menemukan kejelasan sehingga PLBN Sebatik dapat berfungsi optimal sesuai tujuan pembangunannya.
“Kita mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat yang sekarang terus mempercepat operasionalisasi PLBN Sebatik. Tinggal kita harapkan proses yang sedang berjalan ini dapat segera dituntaskan sehingga PLBN benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya,” katanya.
Ia menilai optimalisasi PLBN berpotensi memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus membuka peluang perdagangan resmi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat.
“Harapan masyarakat adalah agar PLBN Sebatik menjadi pintu resmi yang hidup. Ketika arus orang dan barang dapat dilayani dengan baik, perdagangan lebih tertib, pelayanan masyarakat lebih mudah, aktivitas ekonomi tumbuh dan kehadiran negara di perbatasan semakin kuat,” ujarnya.
Investasi Besar Harus Terhubung dengan Ekonomi Lokal
Nasir menegaskan, salah satu agenda pembangunan Kaltara ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan percepatan pembangunan di desa, pedalaman, serta kawasan perbatasan.
Ia mendukung masuknya investasi dan berkembangnya kawasan industri karena dinilai membuka peluang besar bagi masa depan daerah. Namun, dampak investasi perlu diperluas melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM dan koperasi, keterlibatan pengusaha daerah, serta pemanfaatan produk dan jasa lokal.
“Kita sangat mendukung investasi dan tumbuhnya kawasan industri. Itu merupakan peluang besar dan harus kita jaga. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kemajuan di pusat-pusat pertumbuhan tersebut memberikan dampak yang semakin luas hingga kepada masyarakat di desa dan perbatasan,” katanya.
Menurutnya, hubungan yang kuat antara investasi dan ekonomi masyarakat akan memperbesar dampak berganda atau multiplier effect bagi daerah.
“Semakin kuat hubungan antara investasi besar dengan ekonomi masyarakat, semakin besar multiplier effect yang kita dapatkan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Nasir optimistis posisi geografis Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia, potensi energi, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, rumput laut, serta perkembangan industri pengolahan menjadi modal penting bagi pembangunan jangka panjang.
“Kita punya modal yang sangat besar. Sekarang bagaimana semua potensi itu kita kelola dengan baik agar membawa kesejahteraan jangka panjang. Sumber daya alam kita harus memberi nilai tambah di Kaltara, tenaga kerja kita harus menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.
HUT ke-14 Kaltara: Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya
Dalam momentum HUT ke-14 Provinsi Kalimantan Utara, Nasir menilai tema “Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya” menggambarkan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan manfaat pembangunan.
“Ekonomi tumbuh berarti investasi berkembang, industri semakin kuat, perdagangan meningkat dan kegiatan usaha bergerak. Sedangkan semua berdaya berarti manfaat pertumbuhan itu harus dirasakan petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, UMKM, tenaga kerja, masyarakat desa, pedalaman dan perbatasan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai prestasi yang telah diraih pemerintah provinsi patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi pijakan untuk memperbaiki berbagai aspek pembangunan yang belum merata.
“Kita patut memberikan apresiasi terhadap kemajuan dan berbagai prestasi yang telah diraih. Tidak berarti seluruh pekerjaan sudah selesai. Justru capaian yang ada menjadi modal dan semangat bagi kita untuk menyempurnakan pembangunan, memperluas pemerataan dan memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Nasir mengajak pemerintah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi masa depan Kalimantan Utara.
“Selamat Hari Jadi ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita terus jaga sinergi, kebersamaan dan semangat membangun. Semoga Kaltara semakin maju, ekonominya semakin kuat, pembangunan semakin merata dan seluruh masyarakat Bumi Benuanta semakin sejahtera dan berdaya,” pungkas M. Nasir.
M. Nasir, S.Pi., M.M.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Fraksi PKS – Komisi II
Sekilas_Kaltara
Sekilas Kaltara