Bongkar Muat di Sebatik Kembali Dibuka, DPRD Tekankan Evaluasi Menyeluruh…
Sebatik – Aktivitas bongkar muat di pelabuhan tradisional Pulau Sebatik kembali berjalan setelah sebelumnya sempat dihentikan. Keputusan ini diambil usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan DPRD Nunukan dengan sejumlah instansi terkait.
Sebelumnya, kebijakan larangan dari KSOP Sebatik menyebabkan distribusi logistik tersendat. Puluhan truk pengangkut sembako dan kebutuhan pokok tertahan, sehingga memicu keluhan dari sopir, buruh angkut, hingga pelaku usaha kecil di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Sebatik yang sangat bergantung pada jalur transportasi laut langsung merasakan dampak dari penghentian tersebut. Banyak warga menggantungkan penghasilan dari aktivitas bongkar muat harian di dermaga tradisional.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menilai polemik ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kebijakan publik tidak diterapkan secara parsial.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat persoalan secara menyeluruh sebelum menetapkan aturan, terutama yang bersentuhan langsung dengan mata pencaharian masyarakat.
“Kita bersyukur aktivitas sudah kembali normal. Tapi ini jadi pengingat bahwa setiap kebijakan harus dikaji secara komprehensif. Jangan sampai masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian justru dirugikan,” ujarnya.
Menurut Nasir, penegakan aturan kepelabuhanan memang penting, namun pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga perbatasan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan agar persoalan ini tidak berhenti hanya pada dibukanya kembali bongkar muat. Ia menilai aspek keselamatan dan legalitas dermaga harus menjadi perhatian serius.
“Kalau sampai terjadi insiden yang membahayakan, siapa yang bertanggung jawab? Ini harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah kejadian,” tegasnya.
Nasir meminta pemerintah tidak sekadar mengizinkan operasional berjalan, tetapi juga memastikan standar keselamatan terpenuhi. Ia menilai pengalaman kecelakaan di sejumlah dermaga tradisional yang belum berizin harus menjadi pelajaran agar tidak terulang.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk aktif membantu masyarakat atau pengelola dermaga yang ingin mengurus legalitas secara resmi.
“Kalau ada yang mau menata dermaga agar sesuai aturan, pemerintah harus hadir mempermudah prosesnya. Negara seharusnya menjadi solusi, bukan menambah beban rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Nasir menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Utara, khususnya kawasan perbatasan, memerlukan pendekatan yang berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Dengan kembali normalnya aktivitas bongkar muat, ia berharap distribusi logistik dapat berjalan lancar dan tidak memunculkan gejolak serupa ke depan.
“Polemik ini mengingatkan kita bahwa kebijakan di daerah perbatasan bukan hanya soal kelancaran ekonomi, tapi juga menyangkut keselamatan manusia serta kejelasan tanggung jawab hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
© 2026 SekilasKaltara
Sekilas_Kaltara
Sekilas Kaltara