JAKARTA – Sebanyak 15 anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kalimantan Utara mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, 19–21 Oktober 2026.
Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas anggota legislatif dalam bidang kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Bimteknas tersebut diikuti sekitar 1.500 anggota DPRD Fraksi PKS dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Dari Kalimantan Utara, seluruh 15 anggota DPRD PKS hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas empat anggota DPRD Provinsi Kaltara, lima anggota DPRD Kabupaten Nunukan, tiga anggota DPRD Kota Tarakan, dua anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan satu anggota DPRD Kabupaten Malinau.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan keikutsertaan seluruh anggota DPRD PKS se-Kaltara merupakan bentuk keseriusan partai dalam meningkatkan kapasitas, integritas, dan kualitas pejabat publik yang mengemban amanah masyarakat.
Menurut Nasir, pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik menjadi bagian penting dalam memastikan amanah yang diberikan kepada kader PKS dapat dijalankan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir mengikuti Bimteknas Nasional ini. Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar, meningkatkan kapasitas, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Nasir di Jakarta.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut menilai tantangan yang dihadapi wakil rakyat semakin kompleks. Menurutnya, anggota DPRD tidak cukup hanya memahami mekanisme rapat dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus mampu membaca persoalan masyarakat secara menyeluruh serta memperjuangkan solusi melalui kewenangan yang dimiliki.
“Masyarakat tidak hanya menunggu kita hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Nasir berharap berbagai materi yang diperoleh selama Bimteknas tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang pertemuan, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata setelah para legislator kembali ke daerah masing-masing.
Ia menilai Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan tersendiri. Persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, hingga pemerataan pembangunan membutuhkan perhatian serius dari para wakil rakyat.
Karena itu, anggota legislatif harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat, dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat,” tegasnya.
Nasir juga menekankan bahwa filosofi kepemimpinan yang melayani harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari seorang wakil rakyat. Menurutnya, jabatan politik tidak seharusnya menciptakan jarak antara anggota DPRD dan masyarakat yang diwakilinya.
“Menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Di dalamnya ada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat, dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat,” katanya.
Asep Mahmudin: Kompetensi Harus Berujung pada Pelayanan Masyarakat
Sementara itu, Ketua DPW PKS Kalimantan Utara, Asep Mahmudin, S.Pd., menyambut positif keikutsertaan seluruh anggota DPRD PKS se-Kaltara dalam Bimteknas Nasional tersebut.
Menurut Asep, peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap pejabat publik mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.
“Anggota DPRD berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu, mereka harus terus belajar. Kompetensi harus meningkat, tetapi pada akhirnya ukuran yang paling penting adalah apakah kompetensi itu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Asep.
Ia berharap para anggota DPRD PKS Kaltara dapat menerapkan pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh selama kegiatan, dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing.
Asep juga menekankan pentingnya sinergi antaranggota DPRD di berbagai tingkatan pemerintahan. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperjuangkan persoalan masyarakat yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah maupun dukungan pemerintah pusat.
“Kami ingin anggota DPRD PKS tidak berjalan sendiri-sendiri. Persoalan yang bisa diselesaikan di kabupaten/kota diperjuangkan di sana, yang menjadi kewenangan provinsi dikawal di tingkat provinsi, dan jika menyangkut kebijakan pemerintah pusat tentu harus dibangun komunikasi dan sinergi ke tingkat nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi, kaderisasi, kolaborasi, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat harus berjalan beriringan agar keberadaan anggota legislatif benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Materi Bimteknas Berorientasi pada Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta Bimteknas dijadwalkan mengikuti sejumlah materi strategis, antara lain kepemimpinan daerah dan tata kelola keuangan daerah untuk pelayanan publik, inovasi dan tata kelola sumber daya alam, good governance, membaca peta politik dan strategi pelayanan publik, serta sistem monitoring dan evaluasi pejabat publik.
Peserta juga mengikuti panel inspiratif yang menghadirkan anggota DPRD dan DPR RI untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan pleno, diskusi, serta penyusunan rekomendasi pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Bagi jajaran PKS Kalimantan Utara, Bimteknas ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas anggota legislatif sekaligus meningkatkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Peningkatan kapasitas, menurut Nasir, harus berjalan seiring dengan peningkatan tanggung jawab. Semakin baik kemampuan seorang wakil rakyat dalam memahami regulasi, mengawal anggaran, dan merumuskan kebijakan, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap manfaat yang dapat dihadirkannya.
Dengan demikian, kepemimpinan yang melayani tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan atau forum pembelajaran, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, pengawasan, dan kerja nyata yang dirasakan masyarakat Kalimantan Utara.
Sekilas_Kaltara
Sekilas Kaltara