Kelangkaan LPG 3 kilogram subsidi kembali terjadi di Kabupaten Nunukan. Di tengah harga yang sudah melambung tinggi, kini masyarakat juga mulai kesulitan mendapatkan stok gas melon di sejumlah wilayah.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp60.000 hingga Rp80.000 per tabung. Kondisi ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah sekitar Rp30.000 per tabung.
Ironisnya, lonjakan harga tersebut terjadi bersamaan dengan mulai langkanya barang di pasaran.
Harga Sudah Tinggi Sejak dari Agen
Berdasarkan informasi di lapangan, mahalnya harga di pengecer dipicu oleh harga dari tingkat agen atau pangkalan yang sudah lebih dulu naik.
Sejumlah agen disebut mematok harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung. Dengan harga dasar yang sudah tinggi tersebut, pengecer tidak memiliki banyak pilihan selain menambahkan margin untuk biaya angkut dan operasional.
Skema harga yang terjadi saat ini:
-
HET resmi daerah: ± Rp30.000
-
Harga agen aktual: Rp40.000 – Rp50.000
-
Harga pengecer: Rp60.000 – Rp80.000
Ketika pasokan mulai terbatas, harga pun semakin terdorong naik karena permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan stok.
Sebagai perbandingan, di Kota Tarakan yang merupakan pulau terdekat, harga LPG 3 kg di pangkalan masih mengacu pada HET sekitar Rp16.700 hingga Rp18.700 per tabung.
Nasib Daerah Pulau & Akses Terpencil
Masyarakat di daerah terpencil Kabupaten Nunukan seperti Sebatik, Sebuku, Sei Menggaris, serta pulau-pulau kecil lainnya menyampaikan kondisi yang lebih berat lagi. Akses distribusi yang lebih sulit membuat pasokan LPG sering terlambat tiba, sementara biaya angkut tambahan semakin menekan harga jual di lapangan.
Seorang warga Kecamatan Sebatik yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kondisi di wilayahnya:
“Di sini gas kadang tidak datang selama 3–5 hari. Kalau sudah datang pun harganya lebih mahal, bisa sampai Rp80 ribu ke atas. Kami sudah terbiasa bersabar, tapi sekarang semakin sulit,” ujarnya.
Begitu pula di Sebuku dan Sei Menggaris, pengecer lokal mengaku menambah biaya angkut dari darat maupun laut sehingga harga makin tinggi dibanding pusat kota Nunukan.
Kondisi ini membuat masyarakat luar kota merasa terpinggirkan, karena kebutuhan pokok seperti LPG justru lebih sulit didapat dengan harga wajar.
Tekanan Ganda: Gas Malaysia Tembus Rp330 Ribu
Situasi ini semakin berat karena sebelumnya masyarakat Nunukan juga telah menghadapi kenaikan harga gas Malaysia non-subsidi. Dalam pemberitaan Sekilas Kaltara sebelumnya, harga tabung gas Malaysia bahkan telah mencapai Rp320.000 hingga Rp330.000 per tabung.
Artinya, masyarakat kini berada dalam tekanan ganda:
-
LPG subsidi 3 kg mahal dan mulai langka
-
Gas Malaysia non-subsidi juga melonjak tinggi
Pilihan energi rumah tangga menjadi semakin terbatas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.
Suara Warga: “Mau Tidak Mau Tetap Beli”
Kondisi ini langsung dirasakan masyarakat.
Siti (38), warga Nunukan, mengaku harus berkeliling mencari gas.
“Biasanya masih ada di warung dekat rumah, sekarang harus cari ke beberapa tempat. Kalau ada pun harganya sudah Rp70 ribu. Mau tidak mau tetap beli karena kebutuhan dapur,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan pedagang gorengan di wilayah pesisir.
“Kami beli dari pengecer sudah Rp65 ribu sampai Rp75 ribu. Dari agen katanya sudah Rp45 ribu atau Rp50 ribu. Jadi kami tidak bisa jual murah,” katanya.
Menurutnya, pengeluaran untuk gas kini hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya.
“Kalau gas Malaysia juga mahal sampai Rp330 ribu, pilihan kami makin sempit. Semua serba naik,” tambahnya.
Sementara itu, Aminah (51), ibu rumah tangga, mengaku lebih khawatir pada kelangkaan dibandingkan kenaikan harga.
“Yang kami takutkan bukan cuma mahal, tapi tidak ada barangnya. Kalau sudah tidak ada, mau masak pakai apa?” ujarnya.
Perlu Pengawasan Distribusi
Masyarakat berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan distribusi kembali normal serta harga di tingkat agen tidak melampaui HET yang telah ditetapkan.
Tanpa pengawasan yang ketat dan perbaikan sistem distribusi, beban ekonomi warga perbatasan akan terus meningkat, khususnya di wilayah akses terpencil yang selama ini tetap berjuang hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok energi.
















